Anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono memastikan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, tidak berencana untuk meningkatkan rasio utang negara hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB).
Hal ini diungkapkannya kepada Reuters dalam wawancara yang dikutip Sabtu, (15/6/2024).
Baca Juga: Prabowo dan Raja Yordania Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza
"Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi," kata Thomas.
Pernyataan ini pun menyangkal laporan sebelumnya oleh Bloomberg yang menyatakan rumor tersebut dan telah merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia. Mata uang rupiah turun sebesar 0,9% dan imbal hasil obligasi melonjak pada hari Jumat, (14/6) kemarin.
Thomas lebih lanjut mengatakan bahwa Prabowo belum menetapkan target tingkat utang apa pun dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai metrik fiskal.
Sebelumnya pada bulan lalu, Prabowo yang akan menjabat pada bulan Oktober nanti mengatakan bahwa Indonesia harus “lebih berani” untuk mendanai program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% untuk negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun ia juga berulang kali berjanji untuk mematuhi batasan defisit anggaran.
“Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," kata Thomas.
Ia pun memastikan bahwa dalam penjajakan antara tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani berfokus pada peningkatan pendapatan negara, meninjau belanja negara dan memberikan ruang anggaran untuk program-program yang penting.
Baca Juga: Satgas Judi Online Segera Rampung, Jokowi Beri Pesan Tegas
Program itu seperti menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, dalam batas hukum keuangan publik. Thomas pun menambahkan bahwa defisit anggaran pada tahun 2025 akan tetap di bawah 3 persen dari PDB
