Situasi itu membuat Susi akhirnya meminta dukungan langsung dari Presiden Joko Widodo yang menjabat pada periode 2014-2024. Ia menyadari bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan instruksi tegas dari pimpinan tertinggi pemerintahan agar tidak berhenti sebatas pembahasan.

"Jadi ya, ujungnya saya minta Pak Presiden, karena sudah rapat berkali-kali tidak selesai. Saya minta Pak Presiden sebagai Panglima Tertinggi yang perintah langsung penenggelaman kapal," tutur Susi.

Namun, persoalan ternyata belum selesai. Menurut Susi, meskipun Presiden telah memberikan perintah, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan. Instruksi tersebut tidak serta-merta dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Susi kemudian mengambil langkah dengan melakukan pergantian personel dan tim pelaksana hingga kebijakan tersebut benar-benar bisa diwujudkan. Setelah melalui berbagai upaya, penenggelaman kapal ilegal akhirnya mulai terlaksana.

"Akhirnya dari safel pertama, ganti orang, ganti tim, kita jalan, tenggelam tuh kapal," ungkapnya.

Bagi Susi, penenggelaman kapal memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar penindakan terhadap pelanggaran hukum. Kebijakan tersebut memberikan pesan tegas kepada pemilik kapal bahwa pencurian ikan di perairan Indonesia memiliki konsekuensi serius.

Ia menilai, kehilangan kapal merupakan salah satu hal yang paling ditakuti oleh pemilik kapal pencuri ikan. Dengan demikian, tindakan tersebut diharapkan mampu menciptakan efek jera sekaligus memperkuat penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

"Kalau kapal ditenggelamkan, sudah selesai. Tidak ada yang lebih ditakutkan sama pemilik, selain kapalnya hilang," tandas Susi.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Ungkap Awal Mula Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan