Politisi senior PDI-Perjuangan Andreas Hugo Pareira meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera meletakan jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuktikan bahwa orang nomor dua di Indonesia itu tidak lulus SMA/SLTA.
Menurut Andreas, apabila Gibran ngotot jadi Wapres, maka masalah proses pencalonannya pada Pilpres 2024 itu bakal terus berpolemik yang hanya memancing keributan masyarakat.
Pada sisi lain kata Andreas, ketika Gibran memilih bertahan maka ia bakal menghadapi masalah ini dan bakal ditelanjangi habis-habisan, seluruh boroknya bakal dikuak seiring bergulirnya kasus ini. Ketimbang harus menanggung malu nantinya, Gibran lebih baik segera berkemas dan angkat kaki dari istana.
“Kalau menurut saya pribadi, lebih baik kawan ini mundur aja. Gibran ini mundur aja. Karena pasti ditelanjangi di situ. Apa yang terjadi sekarang akan berkepanjangan,” kata Andres dalam podcast Akbar Faizal, dikutip Jumat (16/10/2026).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI periode 2024–2029 ini mengaku sangat yakin Gibran bakal dipermalukan ketika memilih untuk tidak mengundurkan diri.
Keyakinannya itu muncul berkaca dari keseriusan MK mengusut kasus ini, dimana pada awalnya banyak pihak sudah ragu MK bakal menindaklanjuti gugatan yang dilayangkan Denny Indrayana Cs itu, namun MK justru mengejutkan publik dengan menunjukan keseriusan mengusut perkara tersebut.
“Saya awalnya tidak terlalu yakin bahwa MK akan sampai pada tahap pembuktian. Tapi ketika masuk pembuktian, saya terus terang, wah, ini luar biasa gitu. Ini hal yang baru. Artinya, MK ini wajah yang baru. Saya salut di situ,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan, Gibran sudah hampir pasti tak bakal mengambil langkah mundur kendati harus menanggung malu.
Bukan tanpa alasan, Ray mengatakan Gibran mustahil mundur sebab dari awal ia dan keluarganya telah mengupayakan berbagai cara termasuk cara-cara curang untuk mendapatkan jabatan tersebut. Dia bahkan mengatakan Gibran tak punya adab demokrasi dan moral, jadi jelas dia ogah mengundurkan diri dari jabatan Wapres.
“Saya yakin 99 persen dia tidak akan melakukan itu (mundur dari jabatan wapres). Kalau mereka mengenal adab demokrasi, moral, bahkan dia nggak akan mau jadi wakil presiden karena bapaknya presiden,” ujar Ray
Menurut Ray, berbicara mengenai etika dan moral demokrasi kepada pihak-pihak tersebut tidak akan banyak berarti. Ia menilai demokrasi dipahami sebatas seperangkat aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bukan sebagai seperangkat nilai yang membedakan hal baik dan buruk.
“Pak Jokowi itu kalau dihitung pakaian di badannya mungkin hanya Rp500 ribuan. Tapi jangan tanya hasrat berkuasanya. Nggak bisa dengan dihitung,” ungkapnya.
Ray juga menilai kepemimpinan Jokowi telah menciptakan preseden negatif bagi demokrasi Indonesia. Ia menyoroti situasi ketika seorang presiden yang masih menjabat memiliki anak yang kemudian menjadi penerusnya di posisi wakil presiden.
“Dia menciptakan bagi demokrasi negatif semua. Ini kali pertama ada Presiden yang tanda kutip yang penggantinya adalah anaknya sendiri kala dia masih menjabat. Mana ada presiden kayak gitu,” tandasnya.
