Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta masyarakat Pati, Jawa Tengah untuk menyampaikan aspirasinya lewat mekanisme peraturan yang berlaku, Tito mewanti-wanti jangan sampai aspirasi masyarakat yang mulanya bertujuan baik justru ditunggangi kepentingan politik pihak tertentu.
Hal itu disampaikan Tito merespons unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan masyarakat Pati pada Rabu (13/8/2025). Aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk kemarahan atas kebijakan Bupati Sudewo yang menaikan pajak PBB hingga 250 persen. Masyarakat meminta Sudewo angkat kaki dari kursi bupati, kini usulan pemakzulan Sudewo telah masuk di DPRD Pati.
Baca Juga: Gerindra Belum Bahas Sanksi Buat Bupati Sudewo
“Lakukan dialog dan hindari kepentingan politik di balik tuntutan. Bupati dipilih rakyat, jadi semua proses harus sesuai aturan,” kata Tito dilansir Jumat (15/8/2025).
Tak hanya itu, Tito juga meminta seluruh kepala daerah bijak membuat peraturan, jangan sampai sebuah kebijakan yang diambil justru menyengsarakan rakyat. Semua kebijakan yang akan diambil mesti dipikirkan matang-matang.
“Jangan memberatkan masyarakat. Kebijakan pajak sebaiknya dilakukan bertahap dengan sosialisasi yang cukup,” ujarnya.
Belum Bahas Sanksi
Sementara itu Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sejauh ini pihaknya di internal partai belum membahas sanksi yang pas buat Sudewo
"(Sanksi) belum dibicarakan ya,"kata Dasco.
Kendati belum membicarakan sanksi buat Sudewo, namun Gerindra sendiri menyambut baik usulan pemakzulan Sudewo. Adapun usulan untuk melengserkan politisi Gerindra itu dari kursi Bupati Pati sudah masuk di DPRD Kabupaten Pati.
"Proses-proses yang dilakukan oleh DPRD Pati sudah on the track," ujar Dasco.
Dasco mengatakan, sejah ini pihaknya terus mengikuti perkembangan dari kasus ini, bahkan pihaknya telah menggelar evaluasi bareng Kementerian Dalam Negeri untuk meminimalkan kebijakan surupa yang dapat memicu gejolak masyarakat.
Baca Juga: Arogansi Sudewo Coreng Nama Baik Gerindra
"Kami sudah rapat evaluasi dengan Mendagri mengenai perkembangan di daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama," demikian kata Dasco.
