Kesenjangan akses kerja bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, baru 393.916 orang atau sekitar 33,58% tenaga kerja penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Sementara itu, sebanyak 779.150 orang atau 66,48% lainnya masih bekerja di sektor informal.

Kondisi tersebut mendorong Kemnaker untuk memperkuat akses pelatihan keterampilan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun pusat pelatihan khusus disabilitas di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK), Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pembangunan fasilitas tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking dalam rangkaian Pekan Inklusi, Kamis (19/11/2026). Pusat pelatihan ini ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2027.

Baca Juga: Kunjungi PT Epson Industry, Wamenaker Minta Manajemen Jelaskan PKWT dan PHK

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan bahwa pembangunan pusat pelatihan tersebut bertujuan memperluas kapasitas pemerintah dalam membekali penyandang disabilitas dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja. Dengan fasilitas ini, Kemnaker berharap dapat menjangkau lebih banyak peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

"Dan harapan kita, pertengahan tahun depan kita sudah bisa opening sehingga kita bisa lebih melatih lebih banyak lagi disabilitas di seluruh Indonesia," pungkas Yassierli, Kamis (19/11/2026).

Ia menambahkan, gedung yang direnovasi berada di bagian belakang kompleks BPKK dan terdiri dari dua lantai. Dalam proses renovasi serta pengadaan fasilitas, Kemnaker turut memperoleh dukungan dari sektor swasta, yakni Indosat dan PT IWIP. Menurut Yassierli, keberadaan pusat pelatihan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkecil kesenjangan antara kompetensi pencari kerja penyandang disabilitas dan kebutuhan industri. Sebab, tantangan penyerapan tenaga kerja disabilitas tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lowongan, tetapi juga akses terhadap pelatihan, sertifikasi, hingga proses penempatan kerja.

Durasi pelatihan nantinya akan disesuaikan dengan jenis keterampilan yang diberikan. Untuk pelatihan tertentu, seperti teknologi informasi (IT), program dapat berlangsung selama empat hingga lima hari. Sementara itu, pelatihan yang membutuhkan pendalaman keterampilan dapat berlangsung hingga dua minggu atau maksimal satu bulan. Namun, upaya Kemnaker tidak berhenti pada peningkatan kompetensi. Pemerintah juga akan memperkuat jejaring dengan perusahaan untuk mempertemukan calon pekerja penyandang disabilitas dengan kebutuhan tenaga kerja di industri.

Yassierli mengungkapkan, sejumlah perusahaan sebenarnya memiliki keinginan untuk merekrut pekerja disabilitas. Akan tetapi, mereka masih menghadapi kendala dalam menemukan kandidat yang memiliki keterampilan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan.

"Yang kedua, mereka juga kebingungan nyarinya di mana. Di sinilah peran dari Kemnaker, untuk memberikan pilihan-pilihan, pelatihan sebelum mereka ditempatkan," katanya.

Ia menegaskan, penyandang disabilitas perlu memperoleh kesempatan bekerja berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, bukan semata-mata karena pertimbangan belas kasihan.

"Jadi kami ingin mereka itu hadir di perusahaan, mereka diterima di perusahaan itu karena memang mereka itu punya skill, bukan karena dikasihani," ujarnya.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengapresiasi langkah Kemnaker ini. Menurutnya, perluasan akses kerja perlu disertai perubahan paradigma masyarakat dan dunia usaha, dari berbasis belas kasihan (charity-based) menjadi pemenuhan hak (right-based). Ia menyebut, upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan belum cukup tanpa kesiapan lingkungan kerja.

Netty menyebut dunia usaha perlu mengidentifikasi penyesuaian fasilitas dan ruang kerja bagi berbagai ragam disabilitas, termasuk disabilitas tuli, netra, dan intelektual.

"Hambatan itu bukan karena teman-teman disabilitas tidak punya potensi dan kompetensi, tetapi dunia usaha harus menyesuaikan," kata Netty.