Seiring meningkatnya ketergantungan bisnis pada infrastruktur digital, celah kecil pada sistem IT kini bisa berdampak besar. Sebagai contoh, kesalahan konfigurasi atau pembaruan sistem yang belum diuji coba dapat menghentikan aplikasi penting, menghambat transaksi, dan mengganggu layanan pelanggan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 72,78% penduduk telah mengakses internet pada tahun 2024, meningkat dari 69,21% pada tahun 2023. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat ada 330.527.636 aktivitas anomali lalu lintas jaringan serta menerbitkan 1.367 notifikasi potensi insiden siber sepanjang tahun 2024. Meskipun angka-angka ini tidak secara langsung menjelaskan penyebab dari setiap gangguan, data tersebut menegaskan betapa pentingnya menjaga keandalan infrastruktur digital.
Baca Juga: PERURI-Kemdiktisaintek Dorong Digitalisasi Perguruan Tinggi
Keamanan siber memang tetap utama, tetapi organisasi juga harus membenahi kelemahan di dalam lingkungan IT mereka sendiri. Tata kelola IT (IT governance) yang kuat perlu melengkapi langkah-langkah keamanan konvensional agar kegagalan operasional internal tidak membesar menjadi gangguan bisnis.
Saat Kegagalan IT Menjadi Risiko Bisnis
Dampak dari kegagalan IT internal tidak berhenti di departemen teknologi saja. Gangguan sistem (downtime) dapat menghambat pelanggan mengakses layanan, menunda transaksi, dan mengganggu produktivitas karyawan. Bagi bisnis yang mengandalkan operasi digital, gangguan semacam ini langsung memengaruhi pendapatan, penyampaian layanan, hingga kepercayaan pelanggan.
Dampaknya bahkan bisa berlanjut meski sistem telah pulih, seperti membengkaknya biaya pemulihan, penumpukan beban kerja operasional, implikasi kepatuhan regulasi, hingga kerusakan reputasi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Panduan Resiliensi Digital untuk Perbankan, menegaskan bahwa ketahanan terhadap dinamika bisnis dan gangguan merupakan elemen penting dari resiliensi digital.
Oleh karena itu, keandalan teknologi harus diperlakukan sebagai bagian dari manajemen risiko perusahaan (enterprise risk management), bukan sekadar indikator kinerja tim IT semata. Pemimpin bisnis perlu mengidentifikasi layanan teknologi mana yang krusial, memahami risiko yang dapat mengganggu layanan tersebut, serta memastikan organisasi mampu merespons dan memulihkannya secara efektif.
Memperkuat Akuntabilitas dan Visibilitas
Mencegah gangguan IT membutuhkan akuntabilitas yang jelas di seluruh operasional teknologi. Prosedur perubahan yang terdokumentasi, alur kerja persetujuan (approval workflows), dan tinjauan pasca-implementasi membantu memastikan bahwa setiap modifikasi sistem dinilai secara benar dan dapat dilacak.
Pengaturan hak akses harus menerapkan prinsip hak akses minimum (principle of least privilege), yaitu hanya memberikan izin yang benar-benar dibutuhkan oleh karyawan atau administrator sesuai peran mereka. Evaluasi rutin terhadap akun berhak akses khusus (privileged accounts) juga dapat menekan risiko akses yang tidak perlu ke sistem kritis maupun informasi sensitif.
Pemantauan berkelanjutan dan jejak audit (audit trails) yang andal membantu tim IT mendeteksi aktivitas mencurigakan, melacak perubahan sistem, dan menyelidiki insiden dengan lebih cepat. Tanpa catatan ini, organisasi bisa membuang banyak waktu hanya untuk me-reka ulang kejadian dan mengidentifikasi asal mula gangguan.
Sayangnya, kontrol ini menjadi kurang efektif jika informasi tersebar di berbagai platform terpisah. Manajemen layanan IT, pemantauan keamanan, kontrol akses istimewa, dan manajemen endpoint sering kali dikelola secara terpisah. Fragmentasi ini menyulitkan tim dalam menghubungkan perubahan operasional dengan kejadian keamanan, serta memperlambat koordinasi penanganan.
Pendekatan yang lebih terintegrasi memberikan visibilitas lebih baik di seluruh lingkungan IT, memperkuat akuntabilitas, dan membantu organisasi memahami keterkaitan antara aktivitas operasional dengan potensi risiko keamanan.
Hanief Bastian, Technical Manager ManageEngine Indonesia, menegaskan, “Organisasi sering kali berfokus besar pada ancaman siber eksternal, padahal kelemahan IT internal juga bisa melumpuhkan operasional bisnis yang penting. Salah konfigurasi, perubahan sistem yang tidak terkontrol, dan hak akses yang berlebihan mungkin terlihat seperti masalah teknis biasa, namun dampaknya dapat meluas ke ketersediaan layanan, efisiensi operasional, hingga tingkat kepercayaan pelanggan. Inilah mengapa tata kelola IT harus menjadi prioritas kepemimpinan bisnis, bukan hanya tanggung jawab departemen IT."
Meski begitu, teknologi saja tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan bisnis. Organisasi tetap membutuhkan kebijakan yang jelas, penerapan yang konsisten, evaluasi berkala, serta koordinasi yang erat antara tim IT dan pimpinan bisnis.
Pemimpin bisnis dan IT perlu mengevaluasi celah pada kontrol perubahan, manajemen akses, pemantauan sistem, dan penanganan insiden secara berkala sebagai bagian dari perencanaan keberlangsungan bisnis (business continuity planning). Mengidentifikasi kelemahan sebelum membesar dapat membantu meminimalkan dampak gangguan serta mempercepat pemulihan.