Akademisi Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir blak-blakan mengatakan jebolan lembaga pendidikan swasta Management Development Institute of Singapore (MDIS) seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sulit mencari kerja di Singapura terutama di bagian pemerintahan.
Karenanya mayoritas jebolan MDIS kata Prof. Sulfikar akhirnya memilih berkarier di negara lain seperti ke China, atau ke Inggris, jarang dari mereka yang memutuskan mencari kerja di Singapura lantaran peluang mereka sangat kecil.
“Lulusan private education institution seperti MDIS biasanya agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan di pemerintah. Biasanya ke luar negeri, ke Australia, ke Amerika, ke China, ke Inggris," ujar Prof. Sulfikar dikutip Rabu (14/10/2026).
Jebolan MDIS kata dia kerap kali diasosiasikan sebagai lulusan dengan nilai akademik yang pas-pasan, mereka juga kerap dikenal datang dari keluarga yang juga bukan dari level atas, hal ini sangat berpengaruh pada kesempatan kerja, peluang mereka sangat minim untuk diterima, bahkan untuk melamar pekerjaan di bagian pemerintahan, peluang mereka diterima hampir mustahil.
"Nah, sisanya lagi yang nilai akademiknya relatif rendah dan kurang modal, ambillah private education institution tadi. Seperti MDIS," ujarnya.
Menurut Prof. Sulfikar, sistem meritokrasi di Singapura turut memengaruhi cara masyarakat memandang kualifikasi pendidikan seseorang.
"Masyarakat Singapura itu kan masyarakat yang sangat meritokratik. Dan masyarakat meritokratik itu masyarakat yang sangat diskriminatif terhadap orang-orang yang mau shortcut," jelasnya.
Prof. Sulfikar menjelaskan, kondisi tersebut berkaitan dengan persepsi mengenai kualifikasi akademik lulusan lembaga pendidikan swasta dibandingkan dengan mereka yang menempuh jalur pendidikan konvensional hingga masuk universitas.
"Karena dianggap tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan mereka yang lulusan A-Level yang kemudian masuk ke universitas," tuturnya.
"Jadi, private education institution seperti MDIS ini menjalankan program-program yang biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa asing yang ingin datang ke Singapura, ingin mengecap kehidupan Singapura, mendapatkan fasilitas pendidikan di Singapura, dan ingin dianggap sebagai lulusan Singapura,"tambahnya.
Ia menegaskan, bahwa kesetaraan Advanced Diploma dengan sertifikat pendidikan menengah di Singapura sama sekali berbeda dengan SMA/SLTA mereka yang menyamakan jenjang pendidikan ini setara SMA di sistem pendidikan Indonesia jelas sedang melakukan kesalahan fatal. Sebab kurikulum pendidikan di level Advanced Diploma setara kursus bisa di Indonesia.
"Oke. Jadi mengatakan bahwa Advanced Diploma setara dengan A-Level atau Advanced Level itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Karena Advanced Diploma itu, kontennya itu sama seperti kursus,” ujarnya.
Penjelasan Prof. Sulfikar kemudian ditanggapi oleh Denny Indrayana. Ia mengatakan jika pihaknya mendapat penjelsan ini lebih awal, maka hal tersebut bisa menjadi amunisi tambahan saat menggugat proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ini kemarin kalau ketemunya lebih awal jadi ahli kami di AMK ini. Untungnya enggak ya?,” ujarnya.
Baca Juga: Dinasti Jokowi Sudah Kelar! Gibran Hanya Menunggu Diseret Keluar Istana
Denny lalu menyoroti perbedaan antara peluang seseorang menduduki jabatan publik di Singapura dan kondisi di Indonesia.
"Tapi sedihnya, satu kalimat aja sebelum beliau. Sedihnya kalau begitu tadi kan kalau mau jadi public official di Singapura kira-kira kalau dari MDIS enggak bisa tuh. Agak sulit Di Indonesia jadi wakil presiden, Pak," pungkasnya.
