Partai Gerindra akhirnya angkat bicara merespons dirilis teranyar Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan yang dirilis baru-baru ini. Survei itu menyebut mayoritas masyarakat yang menjadi responden mereka mengaku stres karena kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai ngawur.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso mempertanyakan data yang yang dipakai dalam survei itu. Menurutnya, penilaian semacam itu berisiko mengesampingkan berbagai upaya pemerintah dalam menangani persoalan mendasar masyarakat.
Baca Juga: Jokowi Mulai Berubah Sikap? 'Prabowo Jangan Lagi Istimewakan Bapaknya Gibran!'
Ia juga menegaskan bahwa mandat yang diterima Prabowo dari rakyat bukanlah untuk memenuhi ekspektasi para pengamat, melainkan menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat, melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat," katanya dilansir Rabu (14/10/2026).
Sugiat menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tetap membuka ruang bagi kritik. Ia juga membantah penilaian yang menyebut pemerintah membatasi kebebasan sipil.
"Menuding pemerintah membatasi kebebasan sipil justru mengabaikan fakta bahwa demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan terbuka, di mana kritik konstruktif diterima," ujarnya.
Sugiat juga menyinggung penegakan hukum yang menurutnya harus dilakukan secara adil tanpa membedakan pihak yang melanggar. Ia menilai beredarnya laporan CELIOS di ruang publik menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi tudingan bahwa pemerintahan saat ini bersifat otoriter.
Sugiat turut menanggapi kritik terhadap gaya komunikasi dan ketegasan Prabowo. Menurutnya, sebagian pihak belum terbiasa dengan sosok pemimpin yang berbicara dan bertindak apa adanya demi kepentingan negara.
Ia menilai ketulusan Prabowo tercermin dari keberaniannya mengambil risiko politik besar untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait klaim bahwa 75 persen responden merasa stres akibat kebijakan pemerintah, Sugiat menilainya sebagai pernyataan berlebihan yang dapat memicu kepanikan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Jokowi Mulai Hati-Hati Gaungkan Prabowo-Gibran 2 Periode
"Menyebut 75% responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah adalah klaim berlebihan yang mendramatisasi proses transisi ekonomi demi menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara," tegasnya.
