Tahir pun menilai, upaya pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penerimaan dari sektor ekspor perlu dilihat dari tujuan yang ingin dicapai. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah mencegah praktik transfer pricing yang dapat mengurangi potensi penerimaan negara.
“Maka pemerintah juga lagi mikir nih, gimana supaya bisa menghasilkan masukan ke negara yang terbesar. Menghindari ada transfer pricing dan lain-lainnya. Ini saya gak mengikuti, tapi saya tahu tujuannya adalah itu,” kata Tahir.
Menurutnya, kebijakan tersebut pada dasarnya ditujukan agar manfaat ekonomi dari aktivitas ekspor dapat lebih optimal dirasakan Indonesia. Karena itu, ia mengingatkan agar langkah pemerintah tidak langsung dipandang negatif, melainkan dinilai berdasarkan tujuan dan dampaknya terhadap kepentingan nasional.
“Supaya uang itu betul-betul masuk ke negara kita sendiri. Jadi kita harus lihat positifnya. Kita gak bisa bilang negatif, wah pemerintah ini mulai ngawur dah,” imbuhnya.
Tahir juga menekankan bahwa upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara tidak serta-merta harus dimaknai sebagai persaingan dengan sektor swasta.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa aktivitas ekspor yang dilakukan pelaku usaha turut memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
“Pemerintah cara lihatnya bukan mau rebutan sama swastanya. Hanya mau meyakinkan bahwa you export, bagus. Tapi tolong uangnya kembalikan ke Indonesia,” tukasnya.
Ia menambahkan, pemerintah saat ini perlu merancang sistem yang tepat agar manfaat dari kegiatan ekspor dapat dimaksimalkan. Dengan mekanisme yang baik, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas usaha.
“Ini aja. Jadi pemerintah lagi mikirkan gimana satu sistem yang baik untuk mendapatkan satu benefit yang terbesar untuk kita,” pungkas Tahir.
Baca Juga: Dato Sri Tahir Ungkap Pandangan soal MBG dan Manfaatnya bagi Masyarakat
