Politisi senior Zulfan Lindan menantang anggota DPR untuk segera mendorong pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI setelah putra sulung Joko Widodo (Jokowi) itu terbukti tak lulus SMA/SLTA.
Eks politikus NasDem itu mempertanyakan keberanian dewan di parlemen Senayan, jangan-jangan mereka sudah ciut duluan sebelum mulai mendorong pelengseran Gibran yang disebut menjabat Wapres lewat cara ilegal itu.
Baca Juga: Si Gibran Bisa Jadi Wapres Karena Konspirasi Jahat Bapaknya!
"Nah sekarang masalahnya ada yang berani gak sekarang di DPR ini memulai?" Zulfan dilansir Jumat (16/10/2026).
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Gibran tak memiliki ijazah SMA sebagai salah satu syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres lalu, bola penggulingan Gibran langsung beralih ke tangan DPR.
Syarat mendorong hak angket pemakzulan Gibran hanya butuh 25 orang anggota DPR yang terdiri dari dua fraksi atau lebih, namun langkah ini dinilai sukar diwujudkan mengingat mayoritas penghuni Senayan adalah partai koalisi pemerintah. PDI-Perjuangan menjadi satu-satunya partai non koalisi. Zulfan menilai kedekatan partai politik dengan kekuasaan dapat membatasi sikap kritis parlemen.
“Kepentingan politik membuat partai-partai sulit diharapkan menjadi penggerak utama penggunaan hak angket,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung juga punya pendapat serupa, besarnya partai koalisi pemerintah menjadi penghambat utama usulan hak angket pemakzulan Gibran.
"Ini kan kuncinya di pimpinan-pimpinan partai. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa partai-partai ini kan sekarang dominan ada di Kabinet Merah Putih. Ada di situ, mungkin 80-an persen. Bahkan yang oposisi, oposisinya juga setengah hati karena tetap ada wakil di kabinet," tuturnya.
