Melalui skema sindikasi, sejumlah BPD dapat bekerja sama membiayai proyek infrastruktur berskala besar, dengan membagi eksposur pembiayaan dan risiko sesuai kapasitas serta kebijakan masing-masing bank.
Pendekatan ini juga memungkinkan proyek yang kebutuhan investasinya melampaui kemampuan pembiayaan satu BPD untuk dijajaki secara bersama, dengan tetap memperhatikan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian perbankan.
Agus mencontohkan potensi pembiayaan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Bekasi dan Jatiluhur.
Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi publik seperti perluasan layanan Trans Jatim juga dapat menjadi contoh proyek yang layak dievaluasi dari sisi kebutuhan investasi, struktur pembiayaan, serta sumber pengembalian pinjamannya.
Menurut Agus, kebutuhan pembiayaan proyek yang mencapai Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dapat menjadi ilustrasi skala investasi yang berpotensi dijajaki melalui kolaborasi sejumlah BPD.
Namun, besaran pembiayaan tersebut bukan merupakan komitmen pendanaan, melainkan gambaran potensi kerja sama yang tetap harus didasarkan pada studi kelayakan, kepastian arus kas, struktur pembiayaan, dan keputusan kredit masing-masing bank.
“Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent,” katanya.
Sebagai Ketua Umum ASBANDA, Agus melihat peluang untuk memperkuat kolaborasi antar-BPD dalam mendukung proyek-proyek pembangunan daerah yang produktif.
Menurutnya, BPD tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai lembaga yang melayani kebutuhan keuangan pemerintah daerah dan aparatur sipil negara.
BPD juga memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM, dunia usaha, dan infrastruktur yang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Karena itu, ia memandang perlunya pengembangan kerja sama yang lebih terstruktur untuk mengidentifikasi proyek-proyek potensial, membangun mekanisme pembiayaan bersama, dan memperkuat kemampuan BPD dalam melakukan pembiayaan infrastruktur.
“ASBANDA dapat menjadi jembatan kolaborasi antar-BPD untuk mengembangkan pembiayaan infrastruktur daerah yang lebih terintegrasi. Kita dapat memulainya dari identifikasi proyek-proyek yang kredibel dan memiliki kelayakan pembiayaan yang jelas,” ujarnya.
Meski demikian, Agus menekankan bahwa setiap keputusan pembiayaan tetap menjadi kewenangan masing-masing BPD dan harus memenuhi seluruh persyaratan regulasi, tata kelola, serta manajemen risiko yang berlaku.
Agus menegaskan bahwa obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD bukan merupakan dua instrumen yang harus dipertentangkan.
Keduanya dapat saling melengkapi dalam memperluas sumber pembiayaan pembangunan, dengan mempertimbangkan karakteristik proyek, kapasitas fiskal daerah, struktur pendapatan, dan efisiensi biaya pembiayaan.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesinambungan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah, terutama karena kewajiban pembiayaan jangka panjang dapat melampaui masa jabatan seorang kepala daerah.
“Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya,” jelas Agus.
Menurutnya, pengembangan instrumen pembiayaan baru harus selalu diarahkan pada penciptaan manfaat ekonomi yang terukur, bukan sekadar peningkatan jumlah utang atau sumber pendanaan.
Sarasehan Nasional Obligasi Daerah tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari.