Presiden Prabowo Subianto sedang bersih-bersih kabinet Merah Putih dari orang-orang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan itu merupakan tafsir politik yang kini sedang menggelinding liar di ruang-ruang publik setelah kepala negara kembali membongkar pasang sederet pejabat di dalam kabinetnya.
Dalam reshuffle kali ini Prabowo mengutak atik sejumlah pejabat salah satunya adalah Kapolri, ia mencopot Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan menggantikannya dengan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Sudah menjadi rahasia umum, Listyo menjadi salah satu pejabat penting dari beberapa pejabat yang kerap diasosiasikan sebagai ‘orang Jokowi’
Baca Juga: Alasan Listyo Sigit Masih Bertengger Jadi Kapolri: Ada Sinyal Disiapkan Jadi Cawapres Prabowo 2029
Kekinian tafsir politik yang mengemuka ini dibantah kelompok sukarelawan Jokowi, Pro Jokowi (Projo) yang menilai reshuffle merupakan bagian bagian dari kewenangan konstitusional presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai mandat rakyat. Lagipula dalam pemerintahan tidak dikenal kubu-kubuan ‘orang Jokowi’ atau ‘orang Prabowo’ seluruh stakeholder pemerintah bekerja keras untuk kepentingan rakyat.
“Projo memang pendukung Pak Jokowi. Tetapi per hari ini kita juga sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Jadi karena itu kita tidak mau terjebak dalam politik orang saya, orang tamu, orang Pak Jokowi,” kata Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik dilansir Selasa (6/10/2026).
Menurut Freddy, era pemerintahan Jokowi telah berakhir setelah mandat kepresidenan diselesaikan. Kini, kewenangan pemerintahan berada di tangan Prabowo.
Freddy mengatakan posisi Projo juga ikut berubah. Organisasi yang selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung utama Jokowi tersebut kini menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Pak Jokowi itu kan sudah menyelesaikan mandatnya sebagai presiden. Sekarang Pak Prabowo sedang menjalankan mandat rakyatnya sebagai presiden. Pak Prabowo tidak perlu mengganti semua orang Jokowi untuk membuktikan bahwa beliaulah sekarang yang berkuasa,” tegasnya.
Sebaliknya, pejabat yang dinilai masih memiliki kapasitas dan dibutuhkan pemerintah tetap layak dipertahankan.
“Kalau menteri yang berasal dari pemerintahan Pak Jokowi masih berprestasi dan dipertahankan oleh Pak Prabowo, kenapa harus diganti?” ujarnya.
Begitu pula ketika presiden memutuskan mengganti seorang pejabat. Freddy meminta keputusan tersebut tidak otomatis dibaca sebagai bentuk permusuhan politik terhadap Jokowi.
“Kalau memang Presiden Prabowo menilai perlu mengganti, kenapa kita sebagai pendukung Pak Jokowi harus marah? Kan kita juga pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran,” katanya.
Freddy kemudian menyinggung pergeseran Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Menurut dia, berakhirnya masa jabatan Listyo sebagai Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Bahkan, Jokowi sendiri sebelumnya telah menyatakan bahwa pergantian tersebut merupakan hal yang semestinya dilakukan setelah Listyo cukup lama memimpin Polri.
“Pak Listyo Sigit selesai jadi Kapolri, yang Pak Jokowi juga sudah statement memang sudah sepantasnya karena memang sudah lama dan itu kewenangan Pak Presiden,” ujar Freddy.
Namun, perpindahan tersebut, menurut Freddy, tidak berarti pengalaman Listyo Sigit tidak lagi dibutuhkan. Justru penempatan di KSP menunjukkan pemerintah masih melihat kapasitasnya sebagai aset.
“Diberikan posisi yang menurut kami juga itu posisinya sangat penting untuk mendorong, mendinamisir program-program unggulan pemerintah selaku KSP,” katanya.
Freddy menyebut pengalaman Listyo memimpin institusi kepolisian menjadi modal penting. Jaringan komunikasi yang terbentuk selama memimpin Polri juga dinilai dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Apalagi katakanlah masih jenderal aktif dan mempunyai jaringan dan komunikasi yang luar biasa seluruh Indonesia, baik dengan jaringan kepolisiannya selama ini juga bisa bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya,” ujarnya.
Bagi Projo persoalan utama bukan siapa yang diganti atau dipertahankan. Ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Freddy, berada pada kemampuan pemerintah bekerja dan menghasilkan kebijakan yang dirasakan masyarakat.
“Ukurannya sederhana sebetulnya, apakah pemerintahan Pak Prabowo itu bekerja, pemerintahan ini berjalan, apakah bergerak untuk Indonesia maju untuk rakyat,” kata dia.
Freddy mengingatkan agar setiap perubahan struktur pemerintahan tidak otomatis dikemas sebagai operasi politik untuk menyingkirkan kelompok Jokowi.
Menurutnya, narasi semacam itu justru berisiko membuat publik terus melihat pemerintahan Prabowo dengan kacamata pemerintahan sebelumnya.
“Kalau setiap pergantian kabinet, pejabat itu kemudian dinarasikan sebagai pembersihan orang-orangnya Pak Jokowi, kita masih berpikir dengan logika pemerintahan masa lalu,” tegasnya.
Baca Juga: Di Mata Saya, Jokowi Itu Pendusta, Perusak dan Munafik
Dalam sistem presidensial, Freddy menambahkan, presiden yang memperoleh mandat rakyat memiliki kewenangan menentukan siapa yang paling tepat membantunya menjalankan pemerintahan.
“Sementara kan kita tahu ini presidensial, yang bekerja adalah presiden yang sedang memegang mandat,” pungkasnya.
