Kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan menjadi salah satu langkah tegas yang identik dengan kepemimpinan Susi Pudjiastuti saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019. Namun, di balik kebijakan yang dikenal luas tersebut, ternyata terdapat proses panjang dan berbagai tantangan sebelum akhirnya bisa diterapkan.
Susi mengungkapkan, implementasi kebijakan penenggelaman kapal ilegal bukan perkara mudah. Salah satu kendala terbesar justru berasal dari persoalan internal birokrasi yang dinilai tidak sederhana untuk diselesaikan.
Dikutip Olenka dari unggahan Bank Permata, Rabu (18/11/2026), Susi menceritakan awal mula dirinya menemukan dasar hukum untuk menindak kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.
Saat mempelajari Undang-undang Perikanan, ia menemukan pasal yang memberikan kewenangan untuk menenggelamkan kapal pelaku pencurian ikan.
"Nah, tiba-tiba waktu baca undang-undang perikanan, ada satu pasal boleh tenggelamkan kapal yang curi ikan," kata Susi.
Menurut Susi, penenggelaman kapal menjadi salah satu cara yang dinilai efektif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pencurian ikan. Sebab, membenahi persoalan birokrasi dan oknum yang terlibat dalam praktik ilegal membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan belum tentu tuntas dalam puluhan tahun.
"Nggak ada cara lain, karena kalau kita mau beresin birokrasinya, oknum-oknumnya, sampai 20 tahun juga belum tentu selesai. Saya juga melihat kalau kita mau selesaikan betul-betul sampai ke dalam birokrasi, tidak mudah," ujarnya.
Meski telah menemukan landasan hukum, Susi mengaku masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Berbagai rapat telah dilakukan, tetapi belum menghasilkan keputusan yang benar-benar bisa dieksekusi.
Baca Juga: Gak Mau Ada Pohon Ditebang! Susi Pudjiastuti Siap Turun ke Jalan Bela Hutan UI
Situasi itu membuat Susi akhirnya meminta dukungan langsung dari Presiden Joko Widodo yang menjabat pada periode 2014-2024. Ia menyadari bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan instruksi tegas dari pimpinan tertinggi pemerintahan agar tidak berhenti sebatas pembahasan.
"Jadi ya, ujungnya saya minta Pak Presiden, karena sudah rapat berkali-kali tidak selesai. Saya minta Pak Presiden sebagai Panglima Tertinggi yang perintah langsung penenggelaman kapal," tutur Susi.
Namun, persoalan ternyata belum selesai. Menurut Susi, meskipun Presiden telah memberikan perintah, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan. Instruksi tersebut tidak serta-merta dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab.
Susi kemudian mengambil langkah dengan melakukan pergantian personel dan tim pelaksana hingga kebijakan tersebut benar-benar bisa diwujudkan. Setelah melalui berbagai upaya, penenggelaman kapal ilegal akhirnya mulai terlaksana.
"Akhirnya dari safel pertama, ganti orang, ganti tim, kita jalan, tenggelam tuh kapal," ungkapnya.
Bagi Susi, penenggelaman kapal memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar penindakan terhadap pelanggaran hukum. Kebijakan tersebut memberikan pesan tegas kepada pemilik kapal bahwa pencurian ikan di perairan Indonesia memiliki konsekuensi serius.
Ia menilai, kehilangan kapal merupakan salah satu hal yang paling ditakuti oleh pemilik kapal pencuri ikan. Dengan demikian, tindakan tersebut diharapkan mampu menciptakan efek jera sekaligus memperkuat penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
"Kalau kapal ditenggelamkan, sudah selesai. Tidak ada yang lebih ditakutkan sama pemilik, selain kapalnya hilang," tandas Susi.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Ungkap Awal Mula Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan