Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk memerangi aksi penyelundupan ke dalam negeri atau keluar negeri. Dia mengatakan kegiatan ilegal itu harus dihentikan secepatnya dan brantas secepatnya demi menegakan amanat Undang-undang Dasar 1945.
Pernyataan tegas itu disampaikan Prabowo Subianto ketika menyerahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025 ke kementerian/lembaga negara serta kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Baca Juga: Perputaran Uang di Daerah Capai Puluhan Triliun, Program Makan Bergizi Dongkrak Ekonomi Desa
"Kita harus memerangi penyelundupan," kata Prabowo dilansir Olenka.id Rabu (11/12/2024).
Kepala Negara menegaskan, aksi penyelundupan sangat berdampak pada bangsa dan negara. Tindakan itu hanya menyengsarakan seluruh masyarakat Indonesia sebab kekayaan negara ini dipreteli dan dijual secara ilegal kepada pihak lain. Prabowo kembali menegaskan supaya kegiatan itu mesti diberantas secara tuntas.
"Kita harus memerangi penyelundupan, ke dalam dan ke luar, kekayaan kita tak boleh di selundupan keluar Indonesia" ujarnya.
Bagi Prabowo kekayaan alam yang dimiliki negara ini sudah saatnya dikelola sendiri untuk kemakmuran seluruh anak bangsa. Untuk itu pemerintah bakal terus mengebut program hilirisasi yang sudah dikerjakan sejak era Presiden Joko Widodo.
Ia juga mengatakan sektor pendidikan dan kesehatan juga ditempatkan menjadi prioritas pemerintahannya.
Baca Juga: Jokowi Diminta Tak Gabung Golkar atau Gerindra
"Banyak negara alokasi terbesar dalam APBN adalah pertahanan. Demikian AS, India, alokasi terbesar adalah pertahanan. Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Pendidikan adalah prioritas," pungkasnya.
