Ancaman terhadap ketahanan pangan global mulai menguat seiring fenomena El Nino yang memasuki kategori sangat kuat. Data National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menunjukkan, indeks Nino 3.4 pada 2 September 2026 mencapai +2,7°C. Angka tersebut tercatat sebagai yang tertinggi sejak 1950 dan mengindikasikan kondisi El Nino yang sangat kuat.
Guru Besar Fakultas Pertanian sekaligus Kepala Biotech Center IPB University, Prof. Dwi Andreas Santosa, mengatakan fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berpotensi mengganggu produksi dan pasokan pangan dunia.
Dampaknya bahkan dapat berlanjut pada kenaikan harga sejumlah komoditas hingga 2027.
“Saat ini El Nino telah memasuki fase yang mengkhawatirkan, yaitu sangat kuat. Dampak paling kuat untuk Asia Tenggara diperkirakan terjadi pada akhir 2026 dan awal 2027,” tutur Prof. Dwi, dikutip dari laman IPB Universitu, Jumat (25/9/2026).
Menurut Prof. Dwi, salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah terganggunya musim tanam. Ia memperkirakan El Nino kategori sangat kuat akan berlangsung hingga Februari 2027, sedangkan kondisi kuat hingga moderat dapat berlanjut sampai April 2027.
“Musim hujan tahun ini juga diperkirakan mundur ke November atau Desember dengan curah hujan lebih rendah. Akibatnya, musim tanam pertama berpotensi bergeser dan produksi padi pada 2027 berisiko kembali tertekan,” terangnya.
Kondisi tersebut membuat persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan harga yang terjadi saat ini. Dikatakan Prof. Dwi, ketersediaan pasokan juga perlu menjadi perhatian karena dampak El Nino terhadap produksi pertanian berpotensi dirasakan dalam beberapa bulan mendatang.
Asia Tenggara sendiri merupakan salah satu kawasan penting dalam produksi dan perdagangan beras dunia. India, Thailand, Vietnam, dan Myanmar yang menjadi pemasok utama beras juga termasuk negara yang sensitif terhadap dampak El Nino.
Jika produksi di negara-negara tersebut terganggu, kata dia, pasokan beras global berpotensi ikut tertekan dan memengaruhi harga di pasar internasional.
Tekanan terhadap harga pangan global mulai terlihat dalam data Food and Agriculture Organization (FAO). Dalam Rice Price Update 4 September 2026, FAO mencatat indeks harga pangan meningkat dari 130,8 poin pada Juli menjadi 133,3 poin pada Agustus 2026. Indeks harga beras FAO juga naik dari 108,4 poin menjadi 109,0 poin pada periode yang sama.
Baca Juga: Greenpeace Soroti Operasi Modifikasi Cuaca untuk Hadapi El Nino: Bukan Solusi Jangka Panjang
Kenaikan tersebut terutama disumbang oleh harga beras indika, jenis beras yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, yang meningkat dari 110,8 poin pada Juli menjadi 112,2 poin pada Agustus 2026.
Di Indonesia, situasi pangan juga menghadapi tantangan tersendiri. Di satu sisi, produksi padi pada 2025 meningkat 13,29 persen dan stok beras pemerintah mencapai level tertinggi. Namun, peningkatan produksi dan besarnya stok pemerintah tersebut belum sepenuhnya tercermin pada harga beras yang dibayarkan konsumen.
“Indonesia pun menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Di satu sisi, produksi padi pada 2025 meningkat 13,29 persen dan stok beras pemerintah mencapai level tertinggi. Namun, peningkatan produksi dan besarnya stok tersebut belum berbanding lurus dengan harga beras di tingkat konsumen,” terang Prof. Dwi
Prof. Dwi mencontohkan, harga beras medium di pasar tradisional yang terus mengalami kenaikan. Harga yang berada di kisaran Rp15.800 per kilogram pada Februari 2026 meningkat menjadi Rp16.370 per kilogram pada Agustus dan mencapai Rp16.458 per kilogram pada September 2026.
Menurut Prof. Dwi, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah dinamika penyerapan gabah. Pada Januari hingga Juli 2026, surplus produksi mencapai 4,03 juta ton setara beras. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,5 juta ton diserap Bulog sehingga hanya sekitar 0,5 juta ton yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Di sisi lain, harga gabah kering panen terus meningkat hingga mencapai Rp7.646 per kilogram pada Agustus 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya stok pemerintah tidak secara otomatis mampu menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Stok jumbo beras pemerintah tidak serta-merta mampu berkontribusi terhadap pengendalian harga di pasar,” katanya.
Karena itu, Prof. Dwi menilai, tata kelola pangan perlu diperkuat untuk menghadapi tekanan iklim dan pasar. Kebijakan berbasis data, perbaikan manajemen stok pemerintah, peningkatan elastisitas pasokan, serta penguatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dinilai menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan.
“Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi agar tekanan iklim dan pasar pangan tidak berkembang menjadi gangguan pangan yang lebih luas,” pungkasnya.
Baca Juga: Meredam Dampak El Nino untuk Keberlanjutan Sawit Nasional
