Langkah dua raksasa perusahaan energi dunia, British Petroleum (BP) dan Inpex Corporation dalam membagi hak partisipasi (participating interest/PI) di Wilayah Kerja Minyak dan Gas (WK Migas) Agung I dan Agung II Bali menjadi sinyal kuat bahwa potensi energi di Indonesia masih sangat menjanjikan. Keputusan investasi senilai US$ 42,7 juta ini sekaligus membuktikan tingginya kepercayaan investor global terhadap iklim usaha hulu migas di Tanah Air.
Melalui Keputusan Menteri ESDM pada 7 September 2026, Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas mengumumkan porsi kepemilikan PI pada kedua Wilayah WK eksplorasi laut dalam itu kini berimbang, yakni masing-masing 50%.
Baca Juga: Pertamina Siapkan SDM Garap Potensi Migas Unconventional Indonesia
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, mengatakan bahwa aksi korporasi tersebut merupakan kabar baik karena dua perusahaan tersebut memiliki rekam jejak gas terbesar di Indonesia. "Perusahaan sebesar ini memilih wilayah dengan hati-hati karena anggaran eksplorasinya diperebutkan oleh puluhan negara. Mereka juga datang ke wilayah perbatasan,” katanya kepada wartawan, dikutip Jumat (16/10/2026).
Dari sisi portofolio industri, Yayan menjelaskan bahwa keterlibatan BP dan Inpex memegang peranan yang sangat strategis dalam peta jalan ketahanan energi nasional. Keduanya dikenal memiliki kapasitas finansial dan teknologi tinggi dalam mengelola blok-blok migas jumbo di Tanah Air.
BP saat ini tercatat sebagai produsen gas terbesar di Indonesia. Berdasarkan data SKK Migas periode Januari – Juli 2026, BP Berau menyumbang sekitar 1.478 MMSCFD atau 28% dari total penyaluran gas nasional, yang sebagian besar bersumber dari fasilitas Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat. Proyek lanjutan BP seperti Ubadari dan fasilitas penangkapan karbon (CCUS) senilai US$7 miliar juga diproyeksikan membuka pasokan 3 TCF gas baru mulai 2028.
Sementara Inpex memegang kendali atas Proyek Abadi di Blok Masela, salah satu cadangan gas terbesar yang belum dikembangkan. Proyek tersebut dirancang menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun serta 150 MMSCFD gas pipa untuk pasar domestik dengan nilai investasi mencapai US$20,9 miliar.
Dengan rekam jejak mentereng tersebut, BP dan Inpex berkomitmen mengucurkan investasi besar senilai US$ 42,7 juta di WK Migas Agung I dan Agung II di perairan Bali. Konsorsium ini menjadwalkan survei seismik secara masif, mencakup seismik 2D sepanjang 285 km dan seismik 3D seluas 3.650 km.
Yayan juga menyoroti pentingnya sinergi dan dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam mengamankan kelancaran proyek strategis nasional tersebut. Menurutnya, hambatan birokrasi maupun sosial dapat berdampak langsung pada nilai keekonomian proyek.
"Setiap tahun tertunda menggerus sekitar 10% nilai kini penerimaan negara dari proyek ini. Penundaan 4 tahun menghapus sepertiganya. Dukungan gubernur penting, terutama untuk urusan dalam kewenangan daerah," jelas Yayan.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak kecil. Selain peluang sukses geologi di wilayah perbatasan laut dalam yang diperkirakan sekitar 20%, faktor keekonomian dan kepastian harga jual gas domestik menjadi kunci utama agar proyek ini dapat berlanjut hingga tahap keputusan investasi akhir (FID).
Jika temuan gas raksasa di perairan Bali benar-benar terwujud, dampaknya diyakini tidak hanya memperkuat pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH), tetapi juga menjadi solusi mandiri pasokan listrik Pulau Dewata di masa transisi energi. “Kini Bali masih bergantung pada kabel dari Jawa sekitar 270-340 MW,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengatakan bahwa Gubernur Bali I Wayan Koster telah memberikan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di WK Agung I, dan WK Agung II. Ia optimistis kolaborasi BP dan Inpex mampu mengoptimalkan potensi migas lepas pantai Bali secara efektif dan aman.
