Polemik soal persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanaskan panggung politik. Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, terang-terangan meminta Gibran mundur dari jabatannya. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga diminta turun tangan membujuk Joko Widodo (Jokowi) agar putranya bersedia melepaskan kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Amien bahkan melontarkan peringatan serius soal kemungkinan gejolak sosial apabila polemik itu terus berlarut-larut. Ia khawatir kemarahan masyarakat sipil semakin membesar jika Gibran tetap bertahan sebagai Wakil Presiden.
"Saya khawatirkan kalau kemarahan masyarakat sipil terus memanas akibat Gibran tidak mau mundur dan bisa mengarah pada titik ledak," kata Amien dalam tayangan YouTube miliknya, dikutip Rabu (14/10/2026).
Pernyataan Amien tak berhenti sampai di situ. Ia juga mengingatkan adanya risiko ledakan sosial yang menurutnya belum tentu bisa dikendalikan oleh aparat keamanan dan pertahanan. Situasi tersebut menjadi alasan dirinya mendesak penyelesaian polemik Gibran melalui langkah politik sebelum berkembang lebih jauh.
"Jangan sampai ada ledakan sosial yang belum tentu bisa dijinakkan oleh aparatur keamanan dan pertahanan kita," lanjutnya.
Menariknya, Amien secara khusus menempatkan Prabowo sebagai sosok yang harus mengambil tanggung jawab apabila situasi politik sampai memicu gerakan people power. Ia meminta Presiden berkomunikasi langsung dengan Jokowi untuk meyakinkan mantan Presiden itu bahwa sudah waktunya Gibran mundur.
"Jadi masukan saya untuk Presiden Prabowo, Anda yang paling bertanggung jawab kalau sampai terjadi semacam people power. Yakinkan Jokowi, Mas Prabowo bahwa Gibran sudah waktunya mundur," ungkap Amien Rais.
Baca Juga: Dear Pak Prabowo... Sudah Cukup Ngasuh Geng Solo 2 Tahun
Amien juga menilai pemerintahan Prabowo berpotensi berjalan lebih produktif jika Gibran tidak lagi menduduki jabatan Wakil Presiden. Pandangan tersebut sekaligus mempertegas desakannya agar polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran tidak dibiarkan berlarut-larut.
Untuk memperkuat argumennya, Amien mengungkit sejarah pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden pada 1 Desember 1956. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah menjalankan pemerintahan tanpa Wakil Presiden setelah Hatta mengundurkan diri.
Bagi Amien, peristiwa sejarah tersebut menjadi salah satu rujukan untuk menyampaikan pandangannya bahwa jabatan Wakil Presiden bukan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Ia pun berharap Prabowo mengambil langkah politik melalui komunikasi dengan Jokowi agar Gibran bersedia mundur.
Meski demikian, desakan Amien Rais tersebut merupakan pandangan politik yang disampaikannya di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran. Peringatan mengenai people power juga mencerminkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan gejolak sosial, bukan kepastian bahwa peristiwa tersebut akan terjadi.
